Ma’ruf Amin: Petualangan Kiai dari Papanggo

Ma’ruf Amin politisi cum ulama tiga zaman, mampu bertahan dan tak tergulung perubahan angin politik. Mendayung di antara gelombang konservatisme dan pluralisme di tubuh Nahdlatul Ulama.

***

TAHUN 1973. Politisi muda Nahdlatul Ulama, Ma’ruf Amin, menyambangi kantor Wali Kota Jakarta Utara, Dwinanto Projosupadmo. Membuntutinya dua pemuda seumuran dari Papanggo, sebuah kampung di Tanjung Priok: Jana Supriatna dan Supardi.

“Pak Wali, anak-anak ini pengen bikin masjid tapi enggak punya tanah,” kata Ma’ruf, 30 tahun, tanpa sungkan setibanya di meja kerja Sang Wali Kota.

“Di daerah mana Pak Ustaz?” Tanya Dwinanto.

“Di Papanggo,” jawab Ma’ruf yang juga dikenal sebagai guru agama.

“Ada berapa meter di sana Pak Ustaz?”

“Saya sih belum hitung, tapi ya sekitar lima ribu meter persegilah.”

“Kalau untuk masjid saja tidak bagus, Pak Ustaz,” kata Wali Kota menyarankan. “Sekalian dengan pendidikannya sajalah.”

Percakapan di atas diceritakan kembali oleh Jana kepada INDOPRESS.ID di kantor Yayasan Al-Jihad, Kamis 16 Agustus 2018. Yayasan dibentuk tak lama setelah trio Ma’ruf, Jana, dan Supardi sukses menerima hibah tanah 5.341 meter persegi di timur Papanggo dari Dwinanto. Menurut Jana, lahan milik Pemerintah Jakarta itu awalnya dikelola PT Agung Podomoro, gergasi properti yang dibangun taipan Anton Haliman pada 1969. Ma’ruf kemudian mengetuai Yayasan sedangkan Jana menjadi sekretaris dan Supardi diberi posisi sebagai bendahara.

Lepas 45 tahun, Yayasan mengelola masjid dua lantai dan lembaga pendidikan, mulai tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi sementara Ma’ruf kini menggenggam dua posisi religius paling mentereng di Republik: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Rois Am Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar.

Hampir setengah abad berlalu, bintang politik Ma’ruf juga semakin kinclong. Politisi lokal yang dahulu masih meminta lahan ke seorang wali kota kini menjadi calon orang nomor dua di Republik. Calon presiden berkuasa, Joko Widodo, Kamis 9 Agustus 2018, memutuskan menggandengnya sebagai pasangan dalam Pemilihan 2019.

“Kalau tak ada beliau, tak akan ada Yayasan,” kata Jana.

Pada 1973, Ma’ruf bukan semata politisi lokal dan ustaz kampung. Dia anggota parlemen Jakarta dari NU yang pada 1971 menjadi partai politik peserta pemilu. Tak cuma itu, dia eks Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jakarta periode 1964-1967. Sayap organisasi pemuda NU itu pada masa-masa tersebut berjasa bagi militer dalam menghadapi orang-orang komunis.

“Jaringan beliau luas,” kata Jana. “Itulah kenapa Wali Kota dengan mudah memberikan tanah itu sementara saya dan Supardi cuma orang kecil yang menghadapi lurah saja gemetaran.”

Pada mulanya, Jana berkisah, dia dan tetangganya hanya ingin membangun masjid di Papanggo. Musala milik warga tak lagi mampu menampung jamaah salat, khususnya saat Ramadan datang.

Kebetulan, istri Jana adalah famili Ma’ruf. Jana pun menyampaikan keinginan itu kepada Ma’ruf. Gayung bersambut, sang politisi muda tak hanya berhasil mewujudkan masjid tapi juga sekolah.

Menurut Jana, Ma’ruf juga punya sentuhan midas. Di bawah kendalinya, Yayasan tak perlu repot mencari sumber pendanaan. Bantuan demi bantuan datang, baik dari pemerintah daerah, pusat, maupun swasta, lewat proposal yang diteken Ma’ruf. Jana bilang, sekitar 2.700 siswa Yayasan saat ini bisa menikmati pendidikan tanpa dibebani biaya pembangunan.

Jana mencontohkan, gedung laboratorium sekolah sepenuhnya didirikan berkat sumbangan Bank Mega. Jana bilang, Ma’ruf memiliki hubungan baik dengan Chairul Tanjung, miliuner pemilik Bank Mega. Yayasan juga memperoleh sumbangan dari PT Pelindo II, operator Pelabuhan Tanjung Priok, untuk merenovasi bangunan sekolah.

Sebagai politisi, Ma’ruf piawai membaca arah zaman. Pada 1980-an, ketika rezim Soeharto doyan menghembuskan isu “Komando Jihad”, Yayasan milik Ma’ruf dikait-kaitkan dengan kelompok ekstremis muslim itu karena nama yang mirip. Pada 1984, ketika Republik diguncang peristiwa berdarah “Tanjung Priok” yang memperhadapkan negara dengan kelompok muslim, Ma’ruf justru mengundang Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Try Sutrisno untuk meresmikan sekolah tinggi di Yayasan.

Nama Yayasan dan sekolah pun ditambah dengan “Salahuddin Al-Ayyubi”, nama komandan militer Muslim kelahiran Tikrit, Irak, yang memimpin pasukan muslim dalam Perang Salib di Syam. Jana bilang, nama Salahuddin dipilih karena Ma’ruf ingin menggambarkan Try sebagai panglima militer dari kalangan muslim.

Tentu saja tak ada yang meramalkan bahwa nama itu bakal memiliki makna lain bagi Ma’ruf saat ini. Sandiaga Salahuddin Uno, sang bakal rival dalam Pemilihan 2019, juga pernah menceritakan bahwa sang ayah, Sulaiman Saladdin Uno, memberinya nama “Salahuddin” karena mengidolakan pendiri Dinasti Ayyubiyah itu.

“Diplomasi Salahuddin” ala Ma’ruf berhasil menepis kecurigaan rezim kepada yayasannya. Tapi, Ma’ruf tak ayal menerima badai hujatan dari kalangan muslim penentang Orde Baru. “Sebagai politisi, Kiai Ma’ruf dapat membaca keadaan,” kata Jana. “Melawan penguasa waktu itu ya sama saja melawan tembok.”

***

Dalam tesisnya, The “State Islam” Nexus: Islam and the State in Indonesia and Malaysia, 1982-2008, Trevor Wade Chueh Hui Preston dari University of Toronto juga menggambarkan kepiawaian Ma’ruf mendayung di antara dua gelombang di tubuh NU: antara konservatisme dan progresif-pluralisme. Ma’ruf yang digambarkan mewakili arus konservatisme, menurut Preston, sempat menyepi dari NU dan Partai Kebangkitan Bangsa yang dia dirikan bersama Abdurrahman Wahid saat nama terakhir menjadi penguasa Republik pada 1999.

Preston yang mewawancarai Ma’ruf untuk tesisnya itu pada Mei 2008 menggambarkan, bagaimana Sang Kiai dari Papanggo begitu jelas mengungkap kemarahan personal dan kekecewaan politiknya kepada Wahid dan kelompok progresif yang direpresentasikan Wahid. Ketika itu, Ma’ruf tak mendapatkan posisi strategis apa pun, baik di NU maupun PKB. Kondisi inilah, menurut Preston, yang membuat Ma’ruf menepi dan berkonsentrasi di MUI.

Di MUI, Ma’ruf justru berhasil membangun kembali reputasinya. Tak membutuhkan waktu lama, dia memimpin dua institusi berpengaruh di MUI. Pada 2001, dia menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI, yang berwenang memberi pendapat keagamaan. Kemudian pada 2004, dia memimpin Dewan Syariah Nasional, yang bertanggung jawab membuat acuan hukum bagi lembaga perbankan dan keuangan Islam.

Menurut Norshahril Saat, peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, dalam artikelnya pada 2015, Ma’ruf Amin’s Rise and its Impact on Indonesia’s Traditionalist Islam, Ma’ruf pulalah arsitek keberhasilan MUI mendorong Pemerintah untuk memasukkan ormas keagamaan itu ke dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pada 2008. Beleid itu melegitimasi peran MUI dalam memberi fatwa dalam perkara perbankan Islam. Pada 2013, juga atas dorongan Ma’ruf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan semacam panduan bagi bisnis pariwisata Syariah, dimana setiap hotel syariah mesti mendapatkan cap “halal” MUI.

Di lembaga yang sama, menurut Norshahril, Ma’ruf leluasa menjalankan agenda konservatifnya. Pada 2005, dia meneken fatwa yang meminta negara menyetop semua kegiatan penyebaran ajaran Ahmadiyah, membekukan semua organisasinya, dan menutup seluruh tempat ibadahnya. Pada 2013, dia menjadi salah satu penulis Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia, buku, yang menurut Norshahril, lebih konservatif ketimbang fatwa yang pernah dikeluarkan MUI pada 1984. Setahun kemudian, Ma’ruf tak sungkan menuding Komisi Fatwa yang dia pimpin telah disusupi “SUSI”, sebutan untuk kalangan Sunni yang bersimpati kepada Syiah.

Dalam periode bersamaan, peran dominannya di MUI — bahkan Norshahril menyebut Ma’ruf secara de facto adalah wajah MUI karena Ketua Umum MUI, Sahal Mahfudz, lebih pasif — direken Pemerintah. Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, jabatan yang dia emban hingga 2014. Meskipun lembaga ini tak memiliki wewenang strategis di pemerintahan, anggotanya disebut memiliki akses langsung kepada Presiden.

Jana mengakui, ketika Wahid menjadi Presiden, Ma’ruf memang tak mendapatkan posisi apa pun. Tapi, dia bilang, itu bukan karena perselisihan Ma’ruf dengan Wahid, melainkan karena Ma’ruf memang bukan orang yang haus jabatan. “Kiai Ma’aruf tidak marah,” katanya.

Terpilihnya Joko Widodo, politisi yang dianggap banyak orang bakal menjalankan agenda moderasi dan pluralisme, sebagai presiden pada 2014 justru menjadi titik balik Ma’ruf di NU. Mukatamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur, pada Agustus 2015 — hajatan pertama NU di periode kekuasaan Jokowi — memilihnya sebagai Rois Am, pemimpin spiritual tertinggi. Sebulan kemudian, posisinya di MUI semakin menguat setelah dipilih menjadi ketua umum.

“Bagi mayoritas anggota NU, Ma’ruf Amin bukanlah pilihan pertama untuk memimpin organisasi itu (menyusul mundurnya Ahmad Mustofa Bisri–red). Tak diragukan, kelompok konservatif NU berharap dia akan menetralisasi pengaruh progresif di organisasi. Dia kini dapat memobilisasi anggota dan simpatisan NU untuk mendukung agenda Islamisasi kelompoknya, yang telah ia mulai di MUI,” tulis Norshahril.

Setahun kemudian, menjelang Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, MUI di bawah pimpinan Ma’ruf mengeluarkan sikap keagaamaan — yang menurut Ma’ruf bahkan lebih tinggi ketimbang fatwa — yang menyatakan bahwa Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menista Islam dan menghina ulama. Sikap keagamaan itu pun menjadi vitamin bagi kelahiran unjuk rasa besar 2 Desember 2016 atau yang dikenal dengan “212”.

Usai MUI merilis sikap itu, wajah Ma’ruf sebagai orang nomor satu di MUI kerap dipajang pendukung 212 di berbagai spanduk dan poster. Bahkan, Ma’ruf sendiri terus terang mengakui dialah penggerak aksi 212. Dia juga ikut membidani Koperasi Syariah 212 pada Januari 212 bersama sejumlah pentolan aksi. Namanya tercantum sebagai Ketua Dewan Penasehat koperasi itu.

Meskipun Ma’ruf menjadi tokoh utama 212, Jana mengatakan, Yayasan Al-Jihad Salahuddin Al-Ayyubi tidak menurunkan murid dan guru untuk mengikuti unjuk rasa yang menuntut pemenjaraan Basuki itu. “Walau beliau ikut, kami tidak.”

Setelah kelompok 212 sukses mengirim Basuki ke dalam terungku, Ma’ruf menolak manuver lanjutan kelompok itu yang menyasar Presiden Jokowi, politisi yang dikenal dekat dengan Basuki. Ma’ruf bahkan tampak merapat kepada Sang Presiden. Salah satunya, dia membawa Jokowi ke Majelis Dzikir Hubbul Wathan, sebuah forum ulama dan pemerintah yang digagas pengurus teras NU, pada Juli 2017.

Setahun plus satu bulan kemudian, Jokowi pun memutuskan meminang Ma’ruf sebagai calon wakil presiden. Kenyataan ini seakan menggenapkan ‘nubuat’ Norshahril dalam artikel yang dia tulis tiga tahun lalu.

“Kebangkitannya di NU bisa menjadi kendaraan baginya untuk mengonsolidasikan pengaruhnya di MUI, dan menyediakan baginya panggung untuk memiliki massa Muslim yang lebih luas di Indonesia…dan sebagai agamawan dan politisi pragmatis, langkah dia selanjutnya sulit untuk dibaca…”

***

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa, membaca ‘kebangkitan’ Ma’ruf Amin sebagai kabar buruk bagi kalangan minoritas. Dia bilang, saat pemerintahan Jokowi belum mampu menuntaskan kasus intoleransi dan kekerasan terhadap kebebasan beragama dalam empat tahun terakhir kekuasannya, keberadaan Ma’ruf sebagai calon wakil presiden malah akan memperburuk kondisi.

“Karena Maruf Amin adalah aktor yang cukup signifikan dalam mendorong intoleransi,” kata Alghiffari. “Kita kan sudah tahu jejak rekamnya di MUI dan bagaimana posisi dia terkait kasus Basuki, pasal penodaan agama, dan soal LGBT.”

“Pengungsi Ahmadiyah belum kembali ke kampung mereka dan kemudian ada penyerangan lagi. Lalu, pengungsi Syiah juga belum dipulihkan dan direhabilitasi, sehingga belum kembali ke kampung. Maraknya juga penangkapan terhadap kelompok LGBT di tempat-tempat privat oleh polisi. Ini terjadi di era pemerintahan Jokowi yang dianggap pluralis.”

Berbeda dengan Alghiffari, aktivis NU dan peneliti The Wahid Institute, Alamsyah M Dja’far, berpandangan intoleransi dan kekerasan harus dibedakan. Dia mengakui fatwa MUI yang dikeluarkan Ma’ruf bisa memicu intoleransi karena menjadi kuda tunggangan kelompok tertentu. Tapi, dia menegaskan fatwa-fatwa itu sama sekali tak mendukung kekerasan.

“Soal kekerasan, saya kira Kiai Ma’ruf clear,” kata Alamsyah. “Kalau melihat fatwa MUI, isinya jelas sekali menolak cara-cara kekerasan dan menyatakan bahwa fatwa tak boleh digunakan untuk melakukan kekerasan.”

“Coba perhatikan pernyataan-pernyataan Kiai Ma’ruf, apakah dia setuju dengan kekerasan terhadap minoritas? Kan enggak juga! Bahwa dia berbeda padangan dengan mengatakan Ahmadiyah sesat itu keyakinan dia, tapi apakah dia mendukung kekerasan? Saya kira naif juga jika kita mengatakan Kiai Ma’ruf mendukung kekerasan. Jadi itu dua hal yang terpisah.”

Alghiffari mengatakan, penyataan “sesat” dalam perspektif hak individu boleh-boleh saja. Masalahnya, jika dibawa ke dalam konteks kebijakan sebuah lembaga yang dianggap mewakili orang banyak, maka fatwa “sesat” bisa memicu kekerasan karena orang akan membenarkan aksi persekusi dan diskriminasi dengan fatwa tersebut.

“Bahaya itulah yang harus diperhitungkan seorang pemimpin,” katanya. “Lagipula jelas, setelah 2005 (fatwa sesat atas Ahmadiyah), terjadi persekusi terhadap Ahmadiyah sedangkan sebelumnya tidak ada. Menurut saya, pendapat seperti itu hanyalah pembenaran saja dari orang-orang yang mendukung Ma’ruf Amin.”

***

Pada Kamis sore, 9 Agustus 2018, Wakil Kepala SMA Al-Jihad Suyatno menerima kabar: Jokowi resmi menunjuk Ma’ruf sebagai pendampingnya. “Kok, masih dipercaya ya, padahal Pak Kiai kan sudah sepuh,” katanya menceritakan momen yang baginya mengejutkan itu. Suyatno justru menduga eks Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai kandidat terkuat yang bakal dipinang Jokowi. “Tapi alhamdulillah, Pak Kiai masih dipercaya.”

Rumah Ma’ruf sendiri berada tak jauh dari kompleks Yayasan, sekitar empat kilometer. Ketika INDOPRESS.ID mengunjungi rumah berlantai dua itu, Rabu 15 Agustus 2018, Ma’ruf bersama istrinya, Wuri Estu Handayani, sedang berada di Mekkah menunaikan ibadah haji.

Rumah itu berdiri di tengah padatnya pemukiman yang hanya diurai oleh lorong selebar dua meter. Setengah badan jalan di depan rumah Ma’ruf digunakan untuk parkir tiga mobil. Garasi rumah sudah ditempati sebuah Toyota Alphard. Dari empat mobil itu, Ma’ruf menggunakan dua di antaranya sementara sisanya ditumpangi istri dan anak-anaknya.

“Pak Kiai menggunakan dua mobil itu bergantian untuk menyikapi peraturan ganjil-genap,” kata tetangga depan rumah Ma’ruf, Halim Makhraj, kepada INDOPRESS.ID.

Di atap bagian depan rumah, terpasang sebuah pengeras suara layaknya yang ada di masjid. Menurut Halim, pengeras suara itu digunakan saat pengajian khusus ibu-ibu setiap Ahad pagi di lantai dua.

Menurut Halim, kebanyakan perempuan di lingkungannya ditinggal pergi berlayar selama berbulan-bulan oleh suami mereka. Sebagian lagi bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ma’ruf dikenal murah hati membantu setiap acara yang digelar warga. Eks anggota parlemen dari PPP dan PKB itu selalu mencairkan setiap proposal yang diajukan warga. “Orangnya enak, dekat dengan warga,” kata Ketua RT, Mawlawi Makhraj.

Pada pukul sembilan malam, Kamis 9 Agustus 2018, menurut Mawlawi, Abah — demikian Ma’ruf biasa disapa warga — belum juga pulang meskipun warga telah berkumpul di depan rumahnya sejak sore. Sejam kemudian, Ma’ruf pun tiba. Setiap orang berebutan ingin bersalaman dan menyampaikan ucapan selamat kepada kandidat wakil presiden itu.

Jana mengakui Ma’ruf sejak muda sudah menjadi politisi ulung. Bahkan, dia berkisah, suatu waktu Gubernur Jakarta masa itu, Ali Sadikin, pernah meramalkan eks Ketua NU Jakarta itu bakal menjadi pemimpin bangsa. “Insya Allah kamu akan menjadi pemimpin masa depan,” kata Jana menirukan ucapan Ali kepada Ma’ruf.[](Edy Y Syarif, Lutfi Awaluddin)

Terbit perma kali di Indopress.id pada 17 Agustus 2018